Lakukanlahstudi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan Perbedaan Antara Negara Demokrasi dengan Negara Otoriter. Tugas Kelompok 2.1 Simak inilah Kunci Jawaban Halaman 41 Kelas 11 SMA Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN, PKN.
Pancasila adalah Ideologi dasar Negara Indonesia, yang dipakai untuk menjadi dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tujuan Pendidikan Pancasila Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga Negara dengan Negara, antar warga Negara dengan sesame warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela Negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kemudian secara tegas disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Dan juga sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu secara khususnegara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak biasanya sosial yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Hakikat mempelajari pendidikan kewarganegaraan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan nilai-nilai cinta tanah air; kesadaran berbangsa dan bernegara; keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Contohnya yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia dapat menjadi seorang yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan. Dapat membuat keputusan-keputusan cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah pribadi, masalah masyarakat dan masalah Negara Menjadi warganegara yang baik dan demokratis. Membentuk mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. Pendapat saya tentang perbedaan KEWARGANEGARAAN & PANCASILA adalah pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan pandangan hidup dan dasar Negara Indonesia, pancasila memiliki 5 sendi utama yang menyusunnya yaitu Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan suatu ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan berserta konstitusi, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sehinga kita sebagai warga Negara mengetahui hal â hal apa saja yang harus dilakukan untuk membuat Negara ini menjadi lebih maju. sumber
PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Edisi Revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. x, 162 hlm. : ilus. ; 25 cm Untuk SMP/MTs Kelas VII ISBN -9 (jilid lengkap) ISBN 978-602-282-363-6 (jilid 1) 14 Persamaan dan Perbedaan Rumusan Sila-sila Pancasila
Pancasila Pancasila adalah Ideologi dasar Negara Indonesia, yang dipakai untuk menjadi dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Dan juga sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu secara khususnegara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak biasanya sosial yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Hakikat mempelajari pendidikan kewarganegaraan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. ⢠Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan 1. nilai-nilai cinta tanah air; 2. kesadaran berbangsa dan bernegara; 3. keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; 4. nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5. kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta 6. kemampuan awal bela negara. Contohnya yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia dapat menjadi seorang yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan. Dapat membuat keputusan-keputusan cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah pribadi, masalah masyarakat dan masalah Negara Menjadi warganegara yang baik dan demokratis. Membentuk mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. Perbedaan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pancasila adalah ideology bangsa Indonesia yang dijadikan pandangan hidup dan dasar Negara Indonesia, pancasila memiliki 5 sendi utama yang menyusunnya yaitu Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan suatu ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan berserta konstitusi, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sehinga kita sebagai warga Negara mengetahui hal â hal apa saja yang harus dilakukan untuk membuat Negara ini menjadi lebih maju.
1 Rasional. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam
I Made WarsanaThe purpose of this study was to analyze the philosophical basis and implications of the Decision of the Main Assembly of Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 on the position of Balinese women in the family and inheritance. This study used a normative juridical method with a philosophical and conceptual approach, which discussed legal rules or regulations as a system associated with legal events. The study results showed that the philosophical basis for the Decision of the Main Assembly of the Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 was a patrilineal system Balinese society which did not provide opportunities for Balinese women to become heirs. The implication of the decision of the Main Assembly of the Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 was the realization of gender equality between Balinese men and women in obtaining rights, although with different amounts of MusriansyahSihabudin SihabudinMaya SariAbdul Rachmad BudionoHanif Nur WidhiyantiAhmad BonadiRachmad Syafa'atSudarsono SudarsonoThis paper aims to analyzes the consideration of Constitutional Court judges in canceling Article 251 paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4 and paragraph 8 of the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2014 concerning Regional Autonomy and the impact of the Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015. The study uses normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The decision of the Constitutional Court judges in deciding their cases is based on the principles of constitutionalism, the principle of the unitary state of the Republic of Indonesia, the principle of regional autonomy and decentralization, and the principle of judicial power and rule of law. The impact of the Constitutional Court Ruling Number 137/PUU-XIII/2015 is the increased burden of the case of material testing rights in the Supreme Court, the abolition of the governorâs authority to cancel district/city regulations, and hinder the deregulation program to accelerate HartatikDhiana PuspitawatiThis paper aims to review the Court Decision Number 15 / / 2014 / dated October 14, 2014, relating to the validity of the transfer of land rights by buying and selling through payment using Bilyet Giro, and analyzing the settlement of the transfer of land rights using Bilyet Giro according to customary law. The method used in this paper is normative research to find a solution to the problem of transferring land rights through buying and selling using Bilyet Giro to produce a new opinion, theory or concept as a prescription related to the problem. The results of the analysis in this paper show that the payment in full with the Bilyet Giro against the price agreed in the sale of land rights must be declared valid and valuable, both in terms of the Civil Code and the concept of customary law, and according to the provisions of customary law, cash payment with Bilyet Giro is sufficient for the transfer of land rights due to buying and Aznawi FaisalSihabudin SihabudinShinta HadiyantinaThis study aimed to analyze changes in the provisions for registering limited partnership after enacting the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 and the position of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 on the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. The type of research used was normative juridical law with a conceptual, historical, and statutory approach. After the enactment of Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, the authority to register limited partnerships, which was previously the authority of the Minister of Trade, was transferred to the Minister of Law and Human Rights. The position of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 is seen from the procedure for forming ministerial regulations that do not meet the requirements as implementing regulations and are contrary to the principle of business Evi KristhyAstri Putri AprillaThis study analyzed the rights to flats for foreign citizens based on Government Regulation Number 18 of 2021 and legal certainty in Government Regulation 18 of 2021. This study used a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The provisions of Article 71 paragraph 1 letter b of Government Regulation Number 18 of 2021 regulated the right to apartment units for foreign nationals. As a result, foreign citizens could obtain use rights or building use rights on flats built on state land, land rights management, or property rights. However, government Regulation Number 18 of 2021 was considered unable to provide legal certainty because it was contrary to Law Number 5 of 1960 as a higher-level regulation. Article 37 of Law Number 5 of 1960 did not stipulate that foreign nationals could obtain building use rights as described in Article 71 paragraph 1 letter b of Government Regulation 18 of SuharyadiThis study aimed to analyze the juridical implications, the urgency of the new concept of default, losses suffered by creditors, and legal protection for creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study used a normative juridical method with a case and legislation approach. The juridical implication of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was the non-fulfillment of the element of legal certainty due to differences in the concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 with the provisions of Article 1243 of the Civil Code. The urgency of the new concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was to provide legal protection for debtors when a default is declared unilaterally by the creditor. Losses experienced by creditors were categorized into cost losses, losses on damaged goods, and losses on profits that should be obtained. Legal protection for creditors was carried out in a preventive and repressive study aimed to analyze the juridical implications, the urgency of the new concept of default, losses suffered by creditors, and legal protection for creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study used a normative juridical method with a case and legislation approach. The juridical implication of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was the non-fulfillment of the element of legal certainty due to differences in the concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 with the provisions of Article 1243 of the Civil Code. The urgency of the new concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was to provide legal protection for debtors when a default is declared unilaterally by the creditor. Losses experienced by creditors were categorized into cost losses, losses on damaged goods, and losses on profits that should be obtained. Legal protection for creditors was carried out in a preventive and repressive RachmanIlham FitraThis article aims to parse and identify the participation of citizens in handling the coronavirus pandemic in Indonesia. This article tries to âunfoldâ an overview of the relationship between citizenship studies and health. This research was conducted by a qualitative approach and descriptive design. Collecting data were obtained by using observation, documents study, interview, and literature study technique that was held on during January until Mei 2020. The data obtained were then analyzed by an interactive model. The research result shows that citizen has a central rule for handling the spread of corona virus. Citizen participation for handling COVID-19 conducted by educating people about coronavirus and COVID-19, and preventive measures. Another participation form is direct philanthropy action. Citizen participation for handling COVID-19 in Indonesia. Categories Level of citizen participation in Indonesia is the degree of citizen power. Urgent to develop synergy between state and citizen to improve the highest standard, comprehensive, and sustainable NovenrySiti HamidahSukarmi SukarmiThis study aimed to discuss legal protection for buyers in Islamic housing with istishna contracts during the COVID-19 pandemic and developers' efforts to overcome the problem of late payments. The study method used empirical juridical with qualitative descriptive analysis methods. The istishna contract had not provided legal protection because the agreement's substance was the developer's absolute right, so the buyer could not change it. Instead, the developer did three things to overcome delays in fulfilling the buyer's instalment obligations explaining the istishna contract, delaying payment, and carrying out joint selling if the buyer could not pay instalments or pay them YogahasatamaMoh. Ibnu FajarThis study aimed to determine the implications of force majeure due to the Covid-19 pandemic on tourism sector agreements. This study used a sociological juridical approach. This research emphasized secondary sources of material, both field data, conditions in the field, and the form of regulations and legal theories. The results showed that the impact during the pandemic and the new normal was very significant. The factor that caused force majeure to take effect in the tourism sector in the Madura island region at the time of the Covid-19 epidemic was an excuse for not being able to fulfill obligations due to the disappearance of objects or destinations that are the subject of the agreement. The impact was arising from the imposition of force majeure on the tourism sector agreement in the Madura region during the Covid-19 pandemic, the tourism sector business actors canceled the agreement unilaterally by causing losses to the tourism sector business WidodoMuh Ali MasnunThis study aimed to analyze legal politics and determine the broad guidelines of state policy based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study was included in the type of legal study with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The People's Consultative Assembly did not establish the main points of state policy. However, they were jointly formed by the President, the People's Representative Council, and the Regional Representatives Council because the People's Consultative Assembly was no longer located as the highest state institution. The construction of the broad state policy guidelines, designed by the candidate for President or Vice President and his coalition before the general election, was then ratified into law if it had been elected as President. The regulatory period for the state law was designed for five years to make the legal norms more RAHMAWATIHANIF NUR WIDHIYANTIWARKUM SUMITRORahdinal FathanahRachmi SulistyariniThe purpose of this writing is to analyze the form of responsi-bility of children in caring for parents related to the provisions of Article 46 paragraph 2 of Law number 1 of 1974 concerning Marriage accord-ing to the perspective of Civil Law, Customary Law especially Balinese Customs and Islamic Law and analyze the form of legal protection for parents who does not get care by children. The method used is the legal approach and conceptual approach. The results of this study are a form of children's responsibility in looking after parents, according to the per-spective of civil law, to be material. Meanwhile, according to the per-spective of customary law, especially Balinese custom and Islamic legal perspective, it is material and immaterial. The form of preventive legal protection for parents who do not receive care by children in the form of a District Court stipulation regarding the inability of children to provide for their parents, and the form of repressive legal protection for parents who do not get care by children in the form of civil lawsuits regAyu KartikawatiHanif Nur WidhiyantiThis study aimed to adjust the statute for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 and analyze the legal consequences for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the articles of association. This study used a normative juridical method with a statutory and case approach. The results showed that the purpose of adjusting the articles of association for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 was to obtain recognition as a foundation, either technically or administratively. The legal consequences for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the statute were in the form of losses due to loss of previous history and wealth in the form of assets that had been obtained by the foundation so that the foundation became like a new Robby NugrahaSiti HamidahMoch. Fadlithe purpose of the author of this article is to discuss the meaning of propriety and reason- ableness in Article 74 paragraph 2 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Compa- nies UUPT on a corporate social responsibility agreement in the distribution. The method uses normative legal studies with legislative approaches, concepts, and case studies. The propriety meaning is conformity based on balance, meaning that it must fulfill the element of conformity with the situation or the balance between the companyâs ability to risk the activities of the company. Fairness is interpreted as something that should or should be done based on the order and the appropriate rules. Compliance and reasonableness are viewed from the point of view of the amount that is spent on the companyâs CSR must be in proportion and not contrary to the provisions of the legislation. Compliance and reasonableness are related to the number, objectives, and form of the SukrionoThis study aimed to describe the determination of inter-village integrated growth centers based on Article 12 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 51 of 2007 and analyze the formation of integrated agricultural areas based on the analysis of rural areas in the determination of inter-village integrated growth centers. This study used an empirical juridical method with a statutory and conceptual approach. The data in this study were obtained through observation, documentation, interviews, focus group discussions and conventional and electronic literature studies, which were analyzed using juridical qualitative methods. Determination of integrated growth centers between villages based on Article 12 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 51 of 2007 was carried out by analyzing rural areas, both in terms of topography, natural resources, human resources, and facilities and infrastructure owned. The establishment of integrated agricultural areas based on the analysis of rural areas in determining the integrated growth centers between villages was carried out through four stages, namely the proposal of development plans, formulation of strategies and policies, planning of supporting programs, and legalization of integrated agricultural Putra SantosoTommy Julio SantosoCindy Fransisca SubagijoTamara TeguhThis study aimed to analyze the actions of passengers who operated cellular telephones on board the aircraft and the criminal liability of passengers who operated cellular telephones on aircraft based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The approach used in this study was a statutory approach and a case approach with a normative juridical type of research. The data sources in this study used primary and secondary legal materials. The data that were obtained were analyzed using descriptive techniques. The actions of passengers who operated cell phones on planes meet one form of error, namely negligence without awareness. Criminal liability for passengers who operated cellular phones onboard the aircraft was based on the elements of a criminal act in Article 54 letter f of the Aviation Law, and the sanctions provided were regulated in Article 412 paragraph 5 of the Aviation Law, which was threatened with a maximum imprisonment of two years or a maximum fine of 200,000,000 Aulia AbdillahSiti HamidahEndang Sri KawuryanThis study aimed to discuss the forms of recognition of children resulting from unregistered marriages, the reasons for the need to recognize children resulting from unregistered marriages, and regulating procedures for filing recognition of children's status. The study used a normative juridical type with a conceptual approach and a statutory approach. The form of recognition for out-of-wedlock children was in the form of a notary certificate of recognition as well as a birth certificate based on the results of a DNA test deoxyribonucleic acid. The reason for the need for legal recognition of the status of the child of unregistered marriage by his father was based on philosophical, sociological, and juridical reasons. The procedure for recognizing the status of a child was carried out by identifying the problem, checking DNA, getting married, and distributing SyauqiMuhammad BakriIwan PermadiTthis study aimed to analyze the validity of debt recognition letters and selling authorities evidence P-2 and evidence P-3, the basis for judgesâ considerations, and the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 2290 K/Pdt/ 2012 for debtors and creditors. The method used in this study was normative juridical research with a statutory approach and a case approach. The results of the systematic interpretive analysis showed that the debt recognition letter evidence P-2 and selling authorities evidence P-3 in the Supreme Court Decision Number 2290 K/Pdt/ 2012 could be declared invalid. Juridically, the judgesâ considerations were considered insufficient in examining the truth of the events in the Supreme Court Decision Number 2290 K/Pdt/2012. The legal consequences that occurred after the verdict, the creditor could have collateral for the land-based on an invalid debt acknowledgment but legalized by the panel of judges in the decision. The legal consequence for the debtor, the legal action to defend the land that was carried out by him was considered an act against the lawMUWAFFIQ JUFRIElina Dyah YuliantiTunggul AnshariThis study aimed to analyze the aspects of legal accountability as well as formulate legal aspects of legal protection for notaries in making an authentic deed on the perspective of Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning the Notarial Department UUJN. This type of research was normative juridical research normative legal research that used a statue approach and conceptual approach. This study was analyzed by grammatical and systematic interpretation methods. The results showed that the notary was fully responsible in the making of the official deed willingly, while in the making of the deed the notary party was not fully responsible when it had carried out its duties and obligations to properly include compile the information of the parties into the deed. Protection for notaries in making authentic deeds, namely preventive legal protection in the form of UUJN, as well as repressive protection in the form of the provisions of Article 66 UUJN as a form of settlement efforts if the notary is in question before the LAILI FADHILAHWahyuni WahyuniRachmat SafaâatMuhammad FadliInca Nadya DamopoliiR. Imam Rahmat SjafiâiThis study aimed to analyze the force of private testament proofing and the judge's consideration in the Bitung District Court Decision Number 43 / / 2015 / about sale without any written evidence. The study used a normative research method with a statutory approach and a case approach. The results showed the power of private testament regarding the Bitung District Court Decision Number 43 / / 2015 / is strong, judging from the power of physical evidence, the power of formal evidence, and the power of material evidence. However, the sale carried out between the plaintiff and the defendant which was not in the presence of the Land Deed Official had weak legal force because it was not in accordance with the prevailing laws and regulations. In their legal considerations, judges used the principle of sale customary law only, namely light and cash, and witness testimony de auditu as evidence. This legal consideration was deemed inappropriate because it was against the Basic Agrarian Law and in general the witness testimony de auditu was rejected as TimexSuhariningsih SuhariningsihRĐ°chmŃ SulŃstyĐ°rŃnŃThis article aims to examine the issuance marriage agreement based on the Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XĐĐĐ / 2015. This study is a normative research with statute and cases approach. The Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XĐĐĐ / 2015 provides that the marriage agreement which has been made either through a court or notary request must still be recorded and passed to the Population and Civil Registry Office. It aims to provide legal certainty and legal protection for every HeryogiMasruchin RubaâiBambang SugiriDeno Ukida NarasomaIwan PermadiDiah Aju Wisnu WardhaniThis study aimed to analyze the reasons the Supreme Court issued a Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 which decided the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 25 of 2017 and analyze the legal consequences of the decision on new notary candidates. This study used normative juridical with a statutory approach and historical approach. The reasons the Supreme Court issued Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 were influenced by two factors, juridical and non-juridical factors. The legal consequences of the Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 for new notary candidates was the disappearance of the notary candidateâs obligation to take the notary appointment exam and the emergence of problems related to the clarity of the qualifications that should be completed to register as a notary because the ruling resulted in a legal vacuum related to the terms of the conditions in the appointment of a public UyunThis study aimed to analyze the juridical understanding of the crime of embezzlement in the position of a notary, the crime of embezzlement in the position of a notary for the use of money deposited from the sale and purchase of land, and judges' considerations regarding the decision of the Supreme Court Number 508 K/PID/2017 against a notary who committed a crime of embezzlement. This study used a statutory research approach and a case approach, with a normative juridical type of research. The data analysis technique used the descriptive analysis method and legal interpretation. The study results showed that embezzlement in positions as regulated in Article 374 of the Criminal Code was a serious crime of embezzlement due to employment, position, and salary relationships. The Supreme Court's decision Number 508 K/PID/2017 had fulfilled the elements of embezzlement. If they receive money deposited, notaries must comply with the provisions in Article 1694 to Article 1739 of the Civil Code. The judge's consideration in imposing a crime against a notary who committed embezzlement in the office was based on the indictment, statements of witnesses and defendants, and Tri WahyudiRachmad SafaâatThis study aimed to analyze the legal force, legal conflicts, and legal consequences of the provisions of Article 33 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 and the formulation that was appropriate with the regulations of the payment procedures for income tax PPh and acquisition duty of right on land and building BPHTB. This study used a normative juridical method with a conceptual and statute approach. Based on academic juridical perspective, article 33 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 had weak legal force, while from a formal juridical perspective the regulation remained valid before a decision to cancel its application from the Supreme Court. The provisions of Article 33 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 contradicted the provisions of Articles 3 and 7 of Government Regulation Number 34 of 2018 and Articles 90 and 91 of Law Number 28 of 2009. It caused legal consequences legal uncertainty, legal injustice, and did not fulfill the legal force of land rights certificates as a strong means of proof. The formulation of the right regulation regarding the procedure for paying income tax and fees for acquiring land and building rights was carried out by establishing and stipulating a ministerial regulation as a normative guideline for a complete systematic land registration Vina AmaliaAlifia Soraya QurbaniSalvian KumaraThe purpose of this study is to analyze the provisions on Electronic Mortgage. The study uses normative-empirical legal research methods. The approach used is included in the category of Non-Judicial Case Study, which is a legal case study approach without conflict. The data in this study are secondary data obtained from literature sources and existing sources. The analysis used is a descriptive qualitative analysis that describes the actual state of a particular fact. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning on Electronic Integrated Mortgage Rights Services, it provides various facilities in its submission. There are several gaps in the regulation that can be used to disadvantage certain parties so that the regulation still needs improvement so that it does not produce a premature Cahayoni RahayuReka DewantaraR. Imam Rahmat SyafiâiThis study aimed to analyze the limits of the meaning of the technical error phrase in Article 57 paragraph 2 of Government Regulation Number 80 of 2019 on the validity of electronic contracts and analyze legal protection for business actors, system makers, and recipients of goods/services related to the phrase technical error in Article 57 paragraph 2 Government Regulation Number 80 of 2019. This study used a normative juridical method with a statutory and analytical approach. The results showed that the technical error phrase in Article 57 paragraph 2 of Government Regulation Number 80 of 2019 contained the meaning of default, resulting in the electronic contract being null and void. Legal protection for business actors was included in Article 6 of Law Number 8 of 1999, in the form of guarantees for self-defense when a dispute occurred due to consumers who had bad intentions. Article 12 of Law Number 19 of 2002 explicitly explained that computer programs were one of the protected copyrighted works. It was legal protection for system makers. Legal protection for recipients of goods/services was contained in Article 46 of Law Number 8 of 1999, in the form of guarantees of justice related to the quality of the product Nur IchsanAbd. AsisHijrah Adhyanti MirzanaThis study aimed to analyze the implementation of the authority of civil servant investigators and analyze the inhibiting factors for civil servant investigators to handle fish quarantine crimes. This study used an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Civil servant investigators' authority to handle fish quarantine crimes was carried out based on Article 83 paragraph 2 of Law Number 21 of 2019 through coordination with the police, which includes two fields, namely the field of guidance and operations. The inhibiting factors for civil servant investigators in handling fish quarantine crimes were divided into law enforcement factors and legal UkhraYana Syafriyana HijriIfan TaufikurrohmanThis study was intended to explain the phenomenon of identity politics and political dynasties in the holding of simultaneous elections in 2020. The focus of this study was looking at the issue of identity politics and political dynasties in several regions, including Solo, Medan, South Tangerang, and Central Kalimantan, which were case studies of identity politics and political dynasties issue in the 2020 elections. This research used a type of qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained through literature studies by looking at previous research based on the same topic and news in the mass media about the issue of identity politics and political dynasties. The study found that identity politics and political dynasties still occurred in some regions, in Solo, Medan, South Tangerang, and Central Kalimantan. In addition, hate speech, black campaigns, and hoax issues had sprung up with different models through social media and Pasha RahmawatiTunggul Anshari Setia NegaraThis study aimed to analyze the types of audits in government goods/services procurement under Presidential Regulation Number 12 of 2021 and the legal consequences of the incomplete descriptions of audits in government goods/services procurement. The type of research used in this study was normative juridical with a statute approach, a concept approach, and a case approach. Data collection was done by using library research techniques. The data obtained were analyzed using law interpretation techniques. The results of the study showed that Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods/Services did not explain in detail the main tasks and functions of the Government Internal Supervisory Apparatus in carrying out audits of government procurement of goods/services. The legal consequences of incomplete audit rules in the procurement of government goods/services gave rise to multiple interpretations, so it was necessary to establish an internal regulation or a Regent's regulation related to the main tasks and functions of the Government's Internal Supervisory SubagioHastangka HastangkaThis study aimed to analyze the existence of Pancasila Education before the issuance of Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards and analysis of legal certainty for the implementation of Pancasila Education through Government Regulation Number 57 of 2021. This study used a qualitative approach, with normative and empirical legal research types. Sources of data obtained from secondary data and primary data. The study results showed that the existence of Pancasila Education experienced various dynamics before the issuance of Government Regulation Number 57 of 2021. Pancasila began to lose its role after issuing Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System by eliminating Pancasila Education from primary education to higher education. The main issue of Government Regulation Number 57 of 2021 was based on the findings of inconsistent legal drafting with one another. The issuance of Government Regulation Number 57 of 2021, which did not include the contents of the Pancasila Education material, created legal uncertainty, which had implications for contradicting the laws and regulations on Remigius AbiRianda UsmiSamsuri SamsuriThis study aimed to describe the urgency of global civic education, civic education in the Indonesian context, and the conceptual framework of global civic competencies in developing the Pancasila and civic education curriculum. This study used a descriptive qualitative approach with a literature study method through several stages, including collecting library data, taking notes, reviewing data sources, and processing information. The urgency of global citizenship education was to prepare young people who understand the contemporary world, play an active role in solving national and global problems, and become proactive contributors to a more just, peaceful, tolerant, inclusive, safe, and sustainable world. Pancasila and civic education in the Indonesian context did not yet contain material for global civic education. The conceptual framework for global civic in developing the Pancasila and civic education curriculum should include three main elements global knowledge and understanding, values and attitudes, and global Yunita PutriThis study aimed to produce a learning cycle 7e model of peer learning settings to improve students' understanding of concepts. This study utilized research and development procedures from Plomp. The study results showed that the learning cycle 7e model of peer learning settings was valid, practical, and effective for improving students' conceptual understanding. Validity was obtained from the validation test results of learning model experts with In addition, the learning device expert assessed a percentage of 91% for lesson plans and a percentage of 90% for student worksheets. Furthermore, the practicality of the model tested in small groups obtained while the student activity with a percentage of Finally, the model's effectiveness obtained the average value of the pretest results of and post-test of 93, and the student response questionnaire obtained a percentage of 91%. It indicated a significant change in students' understanding of concepts before and after implementing the developed learning DunggioBambang SugiriRachmad Syafa'atThis study discusses in absentia trial system for traffic violations in Indonesia, proofing in traffic violations, and whether or not there is a need to prove errors in traffic violations. This study uses a normative juridical method with a legislative approach. The regulation of in absentia trial system has three requirements. First, absolute in absentia trial system. Second, the judge examines, adjudicates, and decides cases without the presence of the offender. Third, the offender is not called to attend the trials. Proofing of traffic violations has resulted from a valid evidence coupled with the judge's conviction. The faults of offenders in traffic violations must still be proven, not enough just by YusufRuslan RuslanAti WinarniThe purpose of article writing to determine the significant relationship between affection and attention to the confidence of adolescents living in the Al-Kazem Aceh Besar Orphanage. This research uses correlation method with quantitative approach. Data collection techniques used ques- tionnaires. While the sampling technique using total sampling. The total sampling technique in the study was all female teenagers living at the Al-Kazem Aceh Besar Orphanage, which amounted to 34 people, especially young women aged 11-17 years. The results of study show 1 The correlation coefficient between affection and adolescent self-confidence showed a fairly strong correlation level, 2 the correlation coefficient between attention and confidence showed strong relation rate, and 3 coefficient The correlation between affection and attention with adolescent self-confidence shows a fairly RuslanYUSRIJAL ABDARTriyani TriyaniEli KarlianiAhmad SaefullohVincentius Abdi GunawanThe purpose of this study was to analyze the positive prejudice against religious differences in the context of intergroup relation conflict resolution among junior high school students in Aceh Province. This study used a survey method by taking a sample of three schools. The researcher collected the data in State Junior High School 1 Banda Aceh, State Junior High School 2 Banda Aceh, and State Junior High School 19 Banda Aceh. The study results showed that 79 percent of students in problem solving did not look at their religious background, while 21 percent of students solved problems based on their religious background. The prejudice of 70 percent of students about the existence of religion was in a positive category. They tended to give the same treatment to friends with different religious backgrounds in solving a MukminRUSLAN RUSLANSITI KURNIATIAndhika Yudha PratamaThis study aimed to analyze gross human rights violations in Indonesia, the implementation of Law Number 26 of 2000 concerning the Ad Hoc Human Rights Court, and the challenges of ad hoc human rights courts in resolving gross human rights violations in Indonesia. This study applied normative and empirical legal research with a case study approach. The researcher collected data from primary and secondary data resources. Data collection techniques were carried out by reviewing, studying, and categorizing. The analysis procedure started with data inspection techniques, data marking, and drawing conclusions. The study results showed that the provision of gross human rights violations in Indonesia was adopted from the Rome Statute. However, the implementation of Law Number 26 of 2000 concerning the Ad Hoc Human Rights Court was still limited to the judicial process of the cases of Timor-Timur and Tanjung Priok. The challenges of ad hoc human rights courts include the less than optimal role of Law Number 26 of 2006, legal aspects of the legislation that were not accompanied by procedural law procedures, law enforcement officers who did not work optimally, as well as political, social, and cultural factors that weaken law enforcement at the national Aulia RahmiR. Imam Rahmat SjafiâiThis study seeks to analyze the problemation in regards to the duty of official land deed PPAT on reporting the suspicious of financial transactions that related to money laundering by the client, related to conflict of norm that an official land deed should be conceal the transactions of client instead of reporting client if thereâs a suspicious financial transaction but the government told them to report. This study is questioning in regards to the meaning and criteria the duty of official land deed on reporting the suspicious financial transactions related to money laundering by the client. The type of this research is a normative with statue, conceptual, and historical approach. The conclusions of this study that there are conflict of norm that the land deedâs duty can be solved by using Lex Posterior Derogat Legi Priori Putu AdnyaniImam KoeswahyonoSupriyadi SupriyadiThis study aimed to analyze the application of the registration of communal land rights of indigenous and tribal peoples in the Pakraman Bungbungan Traditional Village, Jembrana Regency, as well as to explore issues that hampered registration of communal land rights and efforts made by the government to overcome these obstacles. The study method used an empirical legal study with a sociological juridical approach. From the study results, it was known that the registration of communal land rights in the Desa Adat Pakraman Bungbungan, Jembrana Regency, Bali Province was implemented through the Governmentâs Strategic Program, namely the Complete Systematic Land Registration 2019. There were several obstacles experienced, one of them being the communityâs ignorance of the communal land registration process. The effort made by officials of the Jembrana District Land Office was to disseminate information to indigenous peoples regarding the way to register communal Kibar AkibImam KoeswahyonoRachmi SulistyariniThis study aimed to analyze the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people and the efforts to settle inheritance disputes in a just manner in the Kajang indigenous peoples. The type of research used in this study was empirical juridical with an anthropological approachâsources of data obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through interviews. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results of this study indicated that the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people were the parties making false confessions, insisting on defending their rights and social status, tending to be emotional, and lacking firmness from the mediator. Efforts to settle inheritance disputes that were fair to the indigenous people of the Kajang tribe are carried out based on local wisdom based on pasang ri kajang through three stages, namely deliberation at the hamlet head level, mediation by the village head, and the customary justice Indra PratamaAbdul Rachmad BudionoHariyanto SusiloThis study discussed the Balinese customary law regarding the position and inheritance rights of natural children who were adopted by their grander. This study used an empirical legal study, which was a method of legal study that sought to see and examine the law can work in peopleâs lives. The results of the study showed that the adoption of a natural child by his grandfather was legal according to Balinese customary law, the position of a natural child adopted by his grandfather was the same as his biological child. State law only had a role to strengthen the prevailing customary law. The right to inherit natural children who were adopted by their grandfathers were the same as biological children, including the inheritance of their rights and obligations both as a child and as a member of an indigenous village Supriyadi WahyuKiptiah Mariatul
8720502035Filsafat Pancasila dan Perbandingan Ideologi WAJIB 2 2 8 8720502036 Gender dan Pendidikan *) PILIHAN 2 2 PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN . 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan
FilsafatPancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Kali ini dalam belajar itu mudah, dijelaskan tentang Filsafat Pancasila dan dasar dasar Pancasila dalam ilmu filsafat seperti dasar ontologi Pancasila, dasar epistemologi, dasar aksiologi pancasila dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya.. Berdasarkan buku Pendidikan kewarganegaraan, dijelaskan Filsafat
Adanyaperbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel Terkait. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara; 16-05-2021;
nasionalsebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor sebagai pembentuk. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan
tKbA5YB. 04laen8vgf.pages.dev/9404laen8vgf.pages.dev/11104laen8vgf.pages.dev/22004laen8vgf.pages.dev/24004laen8vgf.pages.dev/10804laen8vgf.pages.dev/30204laen8vgf.pages.dev/1304laen8vgf.pages.dev/10104laen8vgf.pages.dev/309
perbedaan pancasila dan kewarganegaraan
